Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Menghidupkan Kembali Industri Batubara AS
- Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang operasional pembangkit listrik tenaga batubara.
- Moratorium pertambangan dari era Presiden Obama dicabut, bertujuan mendorong ekspor teknologi batubara ke pasar global.
- Ada peluang bagi Indonesia untuk mengekspor batu bara ke AS, tapi dipandang sebagai langkah sementara.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang bertujuan menghidupkan kembali industri batubara nasional. Salah satu langkah utama yang diambil adalah memperpanjang usia operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga batubara yang sebelumnya dijadwalkan untuk dipensiunkan. Trump beralasan, meningkatnya permintaan listrik akibat perkembangan pusat data, kecerdasan buatan (AI), dan kendaraan listrik membutuhkan pasokan energi yang stabil dan dapat diandalkan.
Langkah ini sekaligus mencabut moratorium pertambangan dari era Presiden Barack Obama, mempercepat proses perizinan tambang baru, dan mendorong ekspor teknologi batubara ke pasar global. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan akan “menghidupkan kembali industri yang ditinggalkan” serta mempekerjakan kembali ribuan penambang, meskipun tren pemanfaatan batubara di AS terus menurun.
Perintah eksekutif yang disetujui Trump pada hari Rabu bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan penyederhanaan regulasi, serta mempercepat pemberian izin sewa untuk penambangan batu bara di lahan federal. Selain itu, Trump mengungkapkan bahwa ia akan menggunakan "kewenangan luas dari Undang-Undang Produksi Pertahanan" untuk mempercepat kegiatan penambangan batu bara di Amerika.
"Kami menghidupkan kembali industri yang telah ditinggalkan," ujar Trump dalam sebuah upacara di Ruang Timur Gedung Putih. "Penipuan baru yang mengatasnamakan ramah lingkungan dari Partai Demokrat membunuh lapangan kerja baru dan menyebabkan lonjakan harga di Amerika, sementara itu, Tiongkok justru membuka dua pabrik batu bara baru setiap minggu."
Sehari sebelumnya, Trump juga telah menandatangani perintah eksekutif terpisah yang bertujuan membatalkan hukum negara bagian yang membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Kebijakan ini memperkuat posisinya dalam mendorong produksi energi domestik sekaligus menantang kebijakan pro-lingkungan yang banyak dipelopori oleh negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat, seperti New York, Vermont, dan California.
Trump turut memerintahkan jaksa agung AS untuk memblokir sejumlah undang-undang negara bagian yang dianggap menghambat pengembangan energi fosil, termasuk regulasi yang berkaitan dengan perubahan iklim, ESG, dan emisi karbon.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Departemen Energi AS mengumumkan penyediaan dana sebesar $200 miliar untuk mendukung program pinjaman, termasuk pengembangan teknologi batubara generasi baru.
Meski demikian, sejumlah analis energi menilai kebijakan ini hanya memberikan “napas buatan” bagi sektor batubara, yang semakin tertekan oleh dominasi gas alam yang lebih murah dan pergeseran global menuju energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya.
Sementara itu, Partai Demokrat, kelompok lingkungan hidup, dan iklim menyatakan penolakan mereka terhadap langkah tersebut dan menegaskan komitmen negara bagian untuk tetap melanjutkan agenda perubahan iklim. Di sisi lain, kelompok industri menyambut positif kebijakan Trump, menyebutnya sebagai langkah tegas untuk melindungi produsen energi dari upaya negara bagian yang dianggap melampaui kewenangannya secara konstitusional.
Memang ada peluang bagi Indonesia dalam jangka pendek untuk mengekspor batu bara ke Amerika Serikat (AS), namun mungkin jumlahnya sedikit, itu pun bila hasil penambangan di negara tersebut kekurangan pasokan komoditas ini, mengingat Trump yang juga menyebutkan akan membuka beberapa pertambangan baru di sana.
"Semua pabrik yang telah ditutup akan dibuka kembali jika cukup modern, atau jika tidak, akan dihancurkan dan digantikan dengan yang baru," ujar Trump.